Selasa, 25 Januari 2022

Masyarakat Miskin Dilarang Sakit

Angkasanews.id-
Selasa, 26 Oktober 2021 | 01:42WIB
2 menit baca
pelayanan di BPJS Kesehatan seluma
Kantor BPJS Seluma
16859678893602362891

PEMATANG AUR – Masyarakat Kabupaten Seluma harus mengetahui akan adanya penonaktifan kartu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan pagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN. Karena ribuan peserta BPJS kesehatan yang sebelumnya dibiayai oleh APBN saat ini katru BPJSnya belum bisa digunakan untuk berobat. Sehingga, jika masyarakat mengalami sakit, harus membayar secara mandiri. Berdasarkan hasil audit BPK RI di Kementerian Sosial RI Indonesia, terdapat temuan mengenai data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang sudah tidak valid. Data yang tidak valid dimaksud karena ada data ganda, data meninggal dunia dan NIK tidak valid.Hal ini juga berdampak kepada PBI JK di Kabupaten Seluma, dari jumlah penerima 70.578 jiwa terdapat penonaktifan peserta sebanyak 25.959 Jiwa.
“Sesuai dengan surat dari Kementerian Sosial, bahwa untuk Kabupaten Seluma memang ada peserta BPJS Kesehatan yang berasal dari PBI JK pusat ada sekitar 25.959 yang dinonaktifkan, itu terdiri dari PBI JK DTKS 9.752 jiwa dan PBI JK non DTKS 16.207 jiwa,” kata Kepala Dinas Sosial Elian Suandi melalui Kabid Perlindungan Jaminan Sosial dan Rehabilitasi, Aziman S.sos kepada wartawan. Menurutnya, jumlah tersebut masih dapat dirubah oleh Pemerintah Kabupaten Seluma, sehingga harus segera dilakukan verifikasi ulang, sehingga jika nantinya memang yang telah dinonaktifkan tersebut masih layak dan pantas untuk menerima agar dapat disampaikan kepada Kementerian Sosial. “Penonaktifan tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari Pencatatan Sipil, sehingga memang perlu kita lakukan validasi kemungkinan ada data yang keliru,” lanjutnya.
Aziman menambahkan, bahwa dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera membahas permasalahan ini bersama Bupati Seluma, sehingga dengan waktu sekitar satu bulan setengah ini validasi tersebut sudah berhasil dilakukan. “Nanti akan kita bahas terlebih dahulu, yang jelas nanti seluruh kepala Desa untuk memastikan data yang telah dinonaktifkan tersebut,” tandasnya. Sementara itu, kepala BPJS kesehatan kabupaten Seluma Ricco Hanggara S. Kep mengatakan bahwa pihaknya berharap agar pemerintah daerah melalui dinas sosial segera melakukan verifikasi terhadap data invalid peserta tersebut. Karena, jika tidak dilakukan verifikasi segera maka akan berimbas pada masyarakat yang akan berobat. Apalagi jika ada masyarakat yang memiliki penyakit menahun. Hal itu tidak mungkin dilakukan penundaan berobat. Karena itu, harus ada solusi dari pemerintah. “Kalau Non aktif, masyarakat yang berobat harus bayar mandiri. Kalaupun mau daftar BPJS mandiri, itu pun tidak langsung aktif. Harus menunggu terlebih dahulu,” ucap Ricco. Dia berharap, agar jika hasil verifikasi selesai dan BPJS kesehatan masyarakat yang masih ada dapat kembali digunakan oleh masyarakat. Sehingga, masyarakat tidak dirugikan akibat kebijakan pemerintah pusat tersebut. (ndi)

Tulis Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini Lainnya

Tingkatkan Sinergitas, Dandim 0425 Rangkul Ormas dan Wartawan

TALANG SALING – Dandim 0425/Seluma yang baru, Letkol Inf Syafrinaldi SE, Selasa (25/1) pagi, menggelar…

,

Minat Tabloid Sekolah, SMAN 5 Seluma Pelatihan Jurnalistik

April//Radselu ada foto KEMBANG MUMPO – Kepala SMAN 5 Seluma Dheka Hellyan Saputra, M. Pd,…

Sejarah Kelurahan Lubuk Kebur

Lubuk Kebur, Sebelumnya Radar Seluma mengangkat sejarah desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan kali ini…

,

Miring, Dua Tiang SUTET Dibongkar

BABATAN – Dua tiang Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja terpaksa…

,

Bupati Apresiasi Prestasi Atlet Taekwondo

PEMATANG AUR – Bupati Seluma Erwin Octavian SE mengapresiasi atas diraihnya prestasi atlet taekwondo kabupaten…

,

Pemkab Seluma Lelang Kendaraan Dinas

PEMATANG AUR – Banyaknya kendaraan Mobil Dinas (Mobnas) yang tidak terpakai dan dalam kondisi rusak…

, ,

Bupati Belum Keluarkan SK Pemberhentian Kades

PEMATANG AUR – Rencana pemerintah daerah memberikan sanksi pemberhentian dua Kepala Desa (Kades) Ujung Padang…

,

Gubernur Minta Agri Andalas dan Warga Jenggalu, Baik Baik

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta kepada PT. Agri Andalas dan perwakilan masyarakat Desa Jenggalu Kecamatan…

,
TBS

Harga TBS Rp. 3.200/Kg

BUNUT TINGGI – Harga tanda buah sawit (TBS) kini tembus Rp 3,200/Kgnya di tingkat pabrik….

,

Segera Manfaatkan Mess Pemda

BENGKULU – Adanya permintaan hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu soal…

Kesehatan

Langganan Konten

Berlangganan buletin kami untuk mendapatkan berita terbaru, berita populer, dan pembaruan eksklusif.

Loading