Selasa, 18 Januari 2022

Dokumen Lingkungan Faminglevto Tidak Dilaporkan Ke Provinsi

Angkasanews.id-
Selasa, 4 Januari 2022 | 02:29WIB
1 menit baca
jonaidi SP
16859678893602362891

BENGKULU – Meski perusahaan tambang pasir besi PT. Faminglevto Bakti Abadi itu mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP. Namun, perusahaan juga harus dipastikan apakah jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang sudah dipenuhi. Dimana kedua jaminan itu dibayarkan di Kementerian ESDM, tapi hendaknya perusahaan juga melapor ke ESDM provinsi yang sejauh ini tidak tahu apakah sudah dipenuhi atau belum.
“Rekonsiliasi yang dimaksud setelah Kementerian ESDM menyatakan jika masa berlaku IUP harus dikembalikan sesuai SK yang diterbitkan tanggal 10 Oktober 2010. Kemudian perusahaan juga harus memastikan apakah jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang sudah dipenuhi. Dimana kedua jaminan itu dibayarkan di Kementerian ESDM, tapi hendaknya perusahaan juga melapor ke ESDM provinsi yang sejauh ini tidak tahu apakah sudah dipenuhi atau belum,” Ungkap Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi Sp. Jonaidi menegaskan, Gubernur harus mengevaluasi juga sejauhmana kelengkapan NIB (NOMOR INDUK BERUSAHA) dan KBLI (klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2020 OSS apakah sudah benar atau belum.
Begitu juga dengan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) tahunan, termasuk siapa Kepala Teknik Tambang (KTT).
Selain itu, dari Dinas LHK menyarankan Faminglevto ini jangan dulu beroperasi. Lantaran UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) tidak pernah dilaporkan ke provinsi.
“Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 22 tahun 2021, wajib dilaporkan perusahaan. Apalagi lokasi tambang pasir itu berada dekat kawasan Cagar Alam (CA) dan langsung menghadap laut, perusahaan tidak cukup dengan memiliki UKL/UPL saja, tapi juga harus mengantongi persetujuan lingkungan yang didalamnya terdapat rencana Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Makanya dalam hearing, Dinas LHK juga menyarankan agar perusahaan tidak melakukan aktifitas. “Terutama pertambangan pasir besi hingga perizinan itu selesai. Ditambah lagi dengan keberadaan Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP), maka di lokasi tersebut aktifitas Pertambahan harus disesuaikan dengan RZWP3K.” jelasnya.(Ken)

Tulis Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini Lainnya

,

Terancam Jembrana, Sapi Di Talo Divaksin

PASAR TALO � Sapi di Talo disuntik vaksin anti jembrana. Petugas Kesehatan Hewan, drh. Renta…

Ditakutkan Mati Mendadak, 250 Sapi Diperiksa

PADANG PELAWI – Dalam rangka mengantisipasi virus dan menekan jumlah sapi yang mati akibat jembrana….

Tiga SMPN di Seluma, Dilaporkan LSM ke Polda

SUKARAJA – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Serawai Provinsi Bengkulu, Muhairi secara resmi kemarin (17/1)…

, ,

Siltap Kades dan Perangkat Belum Terakomodir

PEMATANG AUR – Pemkab Seluma belum mengakomodir besaran gaji Kades dan Perangkat Desa sesuai PP…

, , ,

Bupati Seluma DL Lagi

PEMATANG AUR – Memasuki tahun pertama Bupati Seluma Erwin Octavian saat ini terus gencar melakukan…

Dian Ciputra

Dahlan Iskan SAYA terlambat tahu: Ny Ciputra ternyata sudah meninggal dunia. Berarti, hanya tiga tahun…

HMI Se Sumbagsel Ancam Duduki Kantor Bupati Seluma, Terkait Polemik Tambang

SELUMA -Polemik tambang pasir besi di Seluma Selatan mendapat perhatian dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa…

Direktur RBMG Dianugrahi PCNO

//Diserahkan 9 Februari di Hadapan Presiden RI BENGKULU – Direktur Rakyat Bengkulu Media Grup (RBMG),…

, ,

Tiga Pengedar dan Pemasok Narkoba, Diringkus Polda

BENGKULU – Usai menangkap tiga orang pengedar narkoba jenis sabu berinisial EF ( 33 )…

, ,

Suami Ditahan, Perempuan Jenggalu Geruduk Kantor Bupati

PEMATANG AUR – Sejumlah kaum perempuan dari Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja menggeruduk kantor bupati, sekira…

Kesehatan

Langganan Konten

Berlangganan buletin kami untuk mendapatkan berita terbaru, berita populer, dan pembaruan eksklusif.

Loading