Jumat, 17 September 2021

Pemprov dan Bawaslu Sosialisasi Penerapan Protkes

Angkasanews.id-
Senin, 12 Oktober 2020 | 09:46WIB
1 menit baca
parsadaan harahap
16859678893602362891

BENGKULU – Tindak lanjut Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 dalam pelaksanaan Pilkada 2020, senin (12/10) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri menghadiri Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu (Coffe Morning) Dalam Rangka Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan (protkes) Covid-19.
“Menindaklanjuti Instruksi Presiden, Pemprov Bengkulu sekarang sedang memproses untuk peningkatan PERGUB Nomor 22 Tahun 2020 agar menjadi produk hukum daerah yang bisa kita terapkan bersama. Disini nantinya akan dilakukan legitimasi oleh rakyat melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar konsekuensi hukumnya secara substansi sudah betul-betul sah,” Ungkap Hamka.
Hamka juga menyebutkan sanksi pelanggar protokol kesehatan yang tertera dalam PERGUB Nomor 22 Tahun 2020 menjadi instrumen yang sangat penting untuk pengendalian sosial tentang penyebaran Covid-19.
Demikian itu, Hamka mengimbau kepada seluruh elemen, baik Peserta Pilkada, Pimpinan Parpol, Bawaslu, KPU, bahkan Pemerintah Daerah sendiri harus memiliki peran besar dalam menyuarakan dan mengarahkan kepada masyarakat untuk sama-sama mematuhi disiplin protokol kesehatan ditengah pesta demokrasi.
“Sesudah diputuskan akan dilaksanakan Pemilukada 2020 pada 9 Desember mendatang, sekarang tugas kita bagaimana berkomitmen bersama untuk melakukan penegakan disiplin dan tegakan hukum sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2020,” terang Hamka.
Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap, mengatakan Bawaslu sebelumnya telah melakukan rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penegakan hukum terkait protokol kesehatan dalam Pilkada 2020. Pertemuan itu, katanya, menghasilkan dua opsi.
“Perlu saya sampaikan, untuk opsi yang pertama ialah adanya kesepakatan soal kelompok kerja (pokja) untuk pencegahan dan penindakan protokol kesehatan di pilkada. Terutama yang terkait pelanggaran-pelanggaran berupa pengumpulan massa yang menjadi kewenangan kepolisian,” terangnya.
Lebih lanjut Parsadaan menjelaskan opsi kedua adalah perlunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait penegakan hukum di pilkada. Sebab, waktu pelaksanaan pilkada sudah dekat, sehingga tidak mungkin melakukan revisi undang-undang. Pemerintah tengah mengkaji menerbitkan Perppu Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19.(ken)

Tulis Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini Lainnya

Tak Ada Dana, Batas BS-Seluma Tak Jadi Digugat

PEMATANG AUR – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma melakukan gugatan atas lahirnya Peraturan Menteri Dalam…

Diduga Tak Diizinkan Nikah, Pelajar Tenggak Racun Rumput

SA – Aksi nekat dilakukan seorang pelajar warga Desa Pinju Layang, Kecamatan Semidang Alas(SA) berinisial…

Program Walikota Sedekah Rp 2 Ribu, 67 Kelurahan Tancap Gas

BENGKULU – 67 Kelurahan yang ada di Kota Bengkulu menyatakan siap mendukung program fenomenal Walikota…

Nelayan di BS Tanpa Asuransi Lagi

BENGKULU SELATAN – Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan (BS), Novianto S.Sos.MSi menuturkan para nelayan…

Warga Ketapang Pasar Manna Tak Ambil Beras PPKM

BENGKULU SELATAN – Tercatat oleh pihak Lurah Ketapang, kecamatan Pasar Manna ada sembilan kepala keluarga…

Program Helmi Hasan Jadi Inspirasi Kerinci

BENGKULU -Program-program Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, terkhususnya visi-misi membahagiakan masyarakat ternyata menjadi inspirasi dan motivasi…

LPG 3kg Langka, Dewan Panggil Disperindag dan Pertamina

BENGKULU – Menyikapi kelangkaan LPG 3 Kilogram (Kg) bersubsidi atau gas melon, Anggota DPRD Provinsi…

Katanya, Pembangunan Tambat Labuh, Bronjong dan TPI Selesai

KETAPANG BARU – Untuk memastikan telah selesainya pelaksanaan pembangunan tiga item pengerjaan pada tahun 2021…

Mutasi di Pemkab Seluma Menggantung, Ada Apa?

PEMATANG AUR – Mutasi pejabat eselon III dan IV saat ini menggantung. Dimana, sebelumnya mutasi…

Kasus DD Padang Genting, Sudah Tiga Tahun Tak Naik-naik

PADANG GENTING – Masyarakat Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan merasa heran. Laporan mereka soal…

Kesehatan

Langganan Konten

Berlangganan buletin kami untuk mendapatkan berita terbaru, berita populer, dan pembaruan eksklusif.

Loading