Jumat, 28 Januari 2022

Pemprov dan Bawaslu Sosialisasi Penerapan Protkes

Angkasanews.id-
Senin, 12 Oktober 2020 | 09:46WIB
1 menit baca
parsadaan harahap
16859678893602362891

BENGKULU – Tindak lanjut Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 dalam pelaksanaan Pilkada 2020, senin (12/10) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri menghadiri Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu (Coffe Morning) Dalam Rangka Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan (protkes) Covid-19.
“Menindaklanjuti Instruksi Presiden, Pemprov Bengkulu sekarang sedang memproses untuk peningkatan PERGUB Nomor 22 Tahun 2020 agar menjadi produk hukum daerah yang bisa kita terapkan bersama. Disini nantinya akan dilakukan legitimasi oleh rakyat melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar konsekuensi hukumnya secara substansi sudah betul-betul sah,” Ungkap Hamka.
Hamka juga menyebutkan sanksi pelanggar protokol kesehatan yang tertera dalam PERGUB Nomor 22 Tahun 2020 menjadi instrumen yang sangat penting untuk pengendalian sosial tentang penyebaran Covid-19.
Demikian itu, Hamka mengimbau kepada seluruh elemen, baik Peserta Pilkada, Pimpinan Parpol, Bawaslu, KPU, bahkan Pemerintah Daerah sendiri harus memiliki peran besar dalam menyuarakan dan mengarahkan kepada masyarakat untuk sama-sama mematuhi disiplin protokol kesehatan ditengah pesta demokrasi.
“Sesudah diputuskan akan dilaksanakan Pemilukada 2020 pada 9 Desember mendatang, sekarang tugas kita bagaimana berkomitmen bersama untuk melakukan penegakan disiplin dan tegakan hukum sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2020,” terang Hamka.
Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap, mengatakan Bawaslu sebelumnya telah melakukan rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penegakan hukum terkait protokol kesehatan dalam Pilkada 2020. Pertemuan itu, katanya, menghasilkan dua opsi.
“Perlu saya sampaikan, untuk opsi yang pertama ialah adanya kesepakatan soal kelompok kerja (pokja) untuk pencegahan dan penindakan protokol kesehatan di pilkada. Terutama yang terkait pelanggaran-pelanggaran berupa pengumpulan massa yang menjadi kewenangan kepolisian,” terangnya.
Lebih lanjut Parsadaan menjelaskan opsi kedua adalah perlunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait penegakan hukum di pilkada. Sebab, waktu pelaksanaan pilkada sudah dekat, sehingga tidak mungkin melakukan revisi undang-undang. Pemerintah tengah mengkaji menerbitkan Perppu Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19.(ken)

Tulis Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini Lainnya

,

Menumbuhkan Disiplin Positif Sekolah

Oleh Ermina Eka Putri, S.Pd Calon Guru Penggerak Angkatan 4 SMPN 35 Seluma SMP NEGERI…

, , ,

Tiga Mantan Pimpinan DPRD Ditetapkan Tersangka Korupsi

BENGKULU – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu menetapkan sebagai tersangka dalam kasus Bahan Bakar…

,

Implementasi E-Government, Bengkulu Peringkat 10 Nasional

BENGKULU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu berhasil mendapatkan predikat Baik dengan perolehan nilai 2,79 di…

,

Tak Lolos Asesmen, Perangkat Desa Diberhentikan

BENGKULU SELATAN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) memastikan akan menggelar…

,

Gubernur Bengkulu Sidak Disperindag dan Dikbud

BENGKULU – Selasa (26/1) kemarin, Gubernur Rohidin Mersyah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Dinas Pendidikan…

, ,

Warga Minta Ritel Dicek, Terkait Penimbunan Minyak Goreng

SUKARAJA – Masyarakat mengharapkan agar pihak terkait atau dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop) Kabupaten…

Bupati Minta Kritik Harus Berimbang

PEMATANG AUR – Bupati Seluma Erwin Octavian SE menegaskan bahwa, Pemkab Seluma tidak anti kritik….

,

Pengakuan ASN Seluma Dalam Fortuner Depan Masjid, Hanya Ngobrol

PASAR SELUMA – Masyarakat Kabupaten Seluma sempat dibuat heboh dengan adanya postingan di media sosial…

, , ,

Sepakat, Massa PPDI Bubar

PEMATANG AUR – Setelah melewati proses mediasi yang panjang. Akhirnya aksi demo Persatuan Perangkat Desa…

,

Sempat Ricuh, Demo Perangkat Desa se Seluma

PEMATANG AUR – Lantaran terbawa suasana panas demo ribuan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten…

Kesehatan

Langganan Konten

Berlangganan buletin kami untuk mendapatkan berita terbaru, berita populer, dan pembaruan eksklusif.

Loading