Jumat, 17 September 2021

DAU Pemprov Bengkulu Dipotong Rp 40 M

Angkasanews.id-
Jumat, 27 Agustus 2021 | 01:26WIB
1 menit baca
Edwar-Samsi-637x478
16859678893602362891

BENGKULU – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi saat ini sedang membahas kebijakan umum perubahan anggaran, dengan pagu plafon anggaran sementara perubahan tahun 2021.
Rapat berlangsung alot karena diketahui Pemerintah melalui Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI, memotong Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2021, dengan nilai sekitar Rp. 40 milyar, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Edwar Samsi Anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu.
Terlebih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (Menkeu) No. 17 tahun 2021. Tapi PMK tersebut kontradiktif dengan PMK Nomor 94, yang dalam pasal 9b ayat 7 bahwa menyatakan tidak ada pemotongan DAU, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2022.
“Dalam rapat antara pihak eksekutif (Pemprov) dan legislatif (DPRD) membahas soal pemotongan DAU dengan nilai yang cukup besar itu, memang terjadi perdebatan sengit.” Pungkas Edwar (26/8).
Menurut Edwar, mengacu pada dua aturan yang waktu keluar tidak berjarak jauh tersebut, pihak TAPD Provinsi beralasan, pemotongan DAU itu tetap dilakukan Kemenkeu. Tetapi disisi lain, Banggar DPRD Provinsi dengan mengacu pada PMK Nomor 94 yang belum lama ini keluarnya, tidak ada pemotongan DAU, termasuk DBH pada tahun 2022.
Sementara itu ia meminta agar TAPD melalui Sekda Provinsi menyampaikan kepada Gubernur, kenapa antara PMK Nomor 17 dan PMK Nomor 94 itu, kontra-diktif terhadap Kemendagri. Mengingat tidak seharusnya isi kedua PMK tersebut kontradiktif.
“Bisa saja DAU Provinsi Bengkulu itu dikurangi sekitar Rp. 40 milyar, karena pendapatan secara nasional berkurang, karena dampak Covid 19. Tapi kalau saya menafsirkan tidak dipotong, dan tidak sebaliknya TAPD justru menyebut dipotong, namun belum mempertanyakannya. Khusus kita dari DPRD Provinsi akan mempertanyakan langsung ke Kemendagri nanti, sebab tidak mungkin PMK itu kontra-diktif,” jelas Edwar Samsi Angggota Komisi III DPRD Provinsi ini.(ken)

Tulis Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini Lainnya

Tak Ada Dana, Batas BS-Seluma Tak Jadi Digugat

PEMATANG AUR – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma melakukan gugatan atas lahirnya Peraturan Menteri Dalam…

Diduga Tak Diizinkan Nikah, Pelajar Tenggak Racun Rumput

SA – Aksi nekat dilakukan seorang pelajar warga Desa Pinju Layang, Kecamatan Semidang Alas(SA) berinisial…

Program Walikota Sedekah Rp 2 Ribu, 67 Kelurahan Tancap Gas

BENGKULU – 67 Kelurahan yang ada di Kota Bengkulu menyatakan siap mendukung program fenomenal Walikota…

Nelayan di BS Tanpa Asuransi Lagi

BENGKULU SELATAN – Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan (BS), Novianto S.Sos.MSi menuturkan para nelayan…

Warga Ketapang Pasar Manna Tak Ambil Beras PPKM

BENGKULU SELATAN – Tercatat oleh pihak Lurah Ketapang, kecamatan Pasar Manna ada sembilan kepala keluarga…

Program Helmi Hasan Jadi Inspirasi Kerinci

BENGKULU -Program-program Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, terkhususnya visi-misi membahagiakan masyarakat ternyata menjadi inspirasi dan motivasi…

LPG 3kg Langka, Dewan Panggil Disperindag dan Pertamina

BENGKULU – Menyikapi kelangkaan LPG 3 Kilogram (Kg) bersubsidi atau gas melon, Anggota DPRD Provinsi…

Katanya, Pembangunan Tambat Labuh, Bronjong dan TPI Selesai

KETAPANG BARU – Untuk memastikan telah selesainya pelaksanaan pembangunan tiga item pengerjaan pada tahun 2021…

Mutasi di Pemkab Seluma Menggantung, Ada Apa?

PEMATANG AUR – Mutasi pejabat eselon III dan IV saat ini menggantung. Dimana, sebelumnya mutasi…

Kasus DD Padang Genting, Sudah Tiga Tahun Tak Naik-naik

PADANG GENTING – Masyarakat Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan merasa heran. Laporan mereka soal…

Kesehatan

Langganan Konten

Berlangganan buletin kami untuk mendapatkan berita terbaru, berita populer, dan pembaruan eksklusif.

Loading